Unifikasi Hukum Lembaga Jaminan (Hak Tanggungan)

Dalam era reformasi yang telah bergulir kepastian hukum mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Hak Tanggungan , masalah yang paling rumit yang pernah ada dalam Hukum Indonesia adalah Hak Tanggungan, setidak-tidaknya telah dapat diatasi dan bahkan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah dan benda-benda yang ada diatasnya sebagai agunan.
Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah: hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.
Hak Tanggungan ini merupakan satu istilah untuk suatu lembaga jaminan maupun pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang tentang adanya pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai agunannya yang disebut Hak Tanggungan. Pasal 51 UUPA memerintahkan untuk pembuatan Undang-undang Hak Tanggungan tersebut dan perintah ini belum dapat dilaksanakan sampai dengan diundangkannya Undang-undang Hak Tanggungan tersebut.
Titik berat pembangunan selalu diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan. Dalam tahap ini peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan akan semakin besar, antara lain diperoleh dari perkreditan. Untuk itu diperlukan lembaga jaminan kredit yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik kepada debitur maupun kreditur
Selama 38 tahun berlakunya UUPA telah terjadi unifikasi hak-hak atas tanah dan Hukum Pertanahan Nasional, namun demikian terhadap lembaga jaminan belum ada unifikasi. Baru kemudian pada tahun 1996 unifikasi tersebut menjadi tuntas karena pada tanggal 9 April 1996 telah berhasil dikeluarkan Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Sebelum diundangkannya Undang-undang Hak Tanggungan yang diperintahkan oleh UUPA, kita menggunakan Pranata Hypotheek dan Creditverband untuk pembebanan hak atas tanah yang dijadikan sebagai agunan, lembaga ini masih tetap dipergunakan semasa transisi ketika Undang-undang Hak Tanggungan diundangkan.
Untuk mengetahui dan mengingat kembali bahwa negara kita pernah memberlakukan peraturan Hypotheek dan Creditverband sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka ketentuan-ketentuan yang dipergunakan dalam pembebanan Hypotheek dan Creditverband, dapat dilihat pada Pasal 51 UUPA yang menyebutkan bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha tersebut pada Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 39 diatur dengan Undang-undang. Dan melalui Pasal 57 UUPA, memberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai Hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia dan Creditverband tersebut dalam S.1908-190 jo S.1937-191.
Penggunaan hak atas tanah sebagai agunan dipraktekkan dalam kredit untuk pelbagai keperluan termasuk untuk keperluan pembangunan karena tanah dianggap paling aman untuk dijadikan jaminan. UUPA melalui Pasal 51 nya telah menyediakan lembaga jaminan yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: