OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Selama perjalanan otonomi daerah, ada satu catatan penting yakni otonomi daerah seolah-olah telah menimbulkan hal-hal yang negatif. Otonomi daerah oleh sebagian orang dianggap dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dan dapat menimbulkan ketidak harmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu otonomi daerah juga dianggap menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di masyarakat, merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh elite politik baik di pusat maupun di daerah.
Kondisi ini sangat kental dirasakan terutama di daerah yang selalu memaknai otonomi daerah ini dengan pemahaman yang sempit, sehingga kesenjangan antar daerah dan jurang kemiskinan yang semakin dalam. Dalam tatanan kehidupan bernegara terutama di daerah dalam rangka pemilihan kepala daerah selalu mengagung-agungkan putra daerah, yang seolah-olah alergi terhadap putra luar daerah sehingga hal ini akan dapat menimbulkan kerawanan sosial.
Padahal, dibalik hal-hal negative itu ada juga hal-hal yang substansial yang berdampak positif yang telah dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah secara langsung. Secara substansial terjadi perubahan paradigma pada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan dan mendorong sistim pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang memungkinkan berjalannya mekanisme check and balances.
Perjalanan otonomi daerah ini menemukan momentumnya seiring dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Bukan persoalan kuantitas pemerintah yang melakukan pemilihan kepala daerah, tetapi kualitas individu kepala daerah tersebut yang menjadi titik permasalahan krusial. Karena kepala daerah sebagai salah satu pelaku otonomi daerah, memiliki peranan yang besar dalam menciptakan situasi dan keadaan yang kondusif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara, serta yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang ada didaerah itu dan mengembangkan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Kalau kita melihat mengenai azas hukum terutama mengenai azas manfaat, apakah dengan diberlakukannya Undang-Undanga otonomi daerah akan dapat lebih bermanfaat bukan saja bermanfaat bagi masyarakat di daerah namun juga bermanfaat bagi masyarakat dan bagsa Indonesia secara keseluruhannya, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan, ketertiban dan keteraturan dalam tatanan kehidupan bernegara.
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo pernah mengungkapkan, dan ngkapan ini disampaikan ketika berpidato mengakhiri masa jabatannya sebagai Guru Besar Tetap bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponogoro pada tanggal 15 Desember 2000 Di Semarang. Yang mengatakan”Mengajarkan keteraturan menemukan ketidak teraturan (Teaching order finding disorder)” ungkapan tersebut menggambarkan kegetiran hatinya sebagai guru besar, sebagai seorang ilmuwan dan sebagai seorang pemikir senior dibidang hukum.
Ungkapan tersebut mengandung makna yang sangat dalam bila direnungkan, wajah hukum yang bagaimanakah yang semestinya kita tampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita selama ini sering lebih banyak menampilkan wajah hukum yang hitam putih saja yaitu: wajah hukum yang serba teratur, yang serba pasti, yang serba benar, yang serba adil, tetapi kita lupa bahwa hukumpun bisa menampilkan wajah yang lain.
Ungkapan tersebut perlu kita cermati di dalam menangani permasalahan otonomi yang dianggap sebagai dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah oleh beberapa pihak tersebut, sehingga ketentuan-ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak menambah ketidak teraturan penanganan otonomi daerah karena tak terlepas dari pemahaman otonomi daerah yang keliru dan sempit. Maraknya pemekaran wilayah menambah panjangnya deret permasalahan yang dihadapi dalam rangka otonom daerah. Pemekaran wilayah yang dilakukan oleh daerah seolah-olah tidak memperhatikan potensi wilayah yang dimekarkan sehingga pada gilirannya akan menambah banyaknya tingkat kemiskinan. Pemekaran wilayah harus memperhatikan sumber daya yang ada di daerah tersebut, jika tidak akan dapat mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah tidak bertambah sedangkan anggaran belanja akan semakin bertambah dengan adanya penambahan pegawai.
Penguatan negara kesatuan sebagai legitimasi atas integrasi nasional tidak bisa diharapkan secara konfrontatif dengan konsepsi dan implementasi otonomi daerah. Kehancuran integrasi nasional bukan lantaran sistim pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya. Namun lebih diakibatkan negara kesatuan yang bersifat elastis sentralistik dan juga tak kalah penting: kepastian politik negara yang lemah untuk dapat menjangkau dan memenuhi semua kepentingan masyarakat. (Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, Penerbit Grasindo, , Jakarta, 2007, halaman xiii.)

B. Permasalahan

Dari uraian pada pendahuluan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:
1. Otonomi yang bagaimana yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ini, sehingga disintegrasi bangsa dapat kita hindari dan otonomi tersebut masih tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam rangka otonomi daerah apakah pemekaran wilayah ini memang benar-benar sudah sangat dibutuhkan oleh bangsa ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Pembahasan
1. Paradigma Baru Otonomi Daerah.
Seperti diketahui dewasa ini muncul tuntutan sebagian masyarakat agar implementasi kebijakan otonomi luas bagi daerah dipercepat, sementara di sisi lain masih terdapat sikap skeptis sebagian masyarakat terhadap kebijakan yang sama. Mencari Bentuk Ideal Negara Indonesia Masa Depan, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa sistem federal bisa saja menjadi substansi Indonesia masa depan kendati kemasannya tetap negara kesatuan (Kompas, 29/3/ 2000). Pernyataan tersebut merupakan sikap  dari pemerintah pada waktu itu, sehubungan maraknya pergolakan daerah, yang bermuara antara lain pada tuntutan pemberlakuan sistem federal. Pandangan Gus Dur itu relatif lebih maju dari sekadar pernyataan absurd beberapa kalangan bahwa “negara kesatuan bersifat final bagi Indonesia”.
Kendati sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan adanya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sejumlah tokoh daerah tidak percaya pada kesungguhan pemerintah pusat akan hal itu.
Skeptisme masyarakat daerah terhadap “niat baik” Jakarta sebenarnya sangat wajar. Persoalannya, sebelum UU Nomor 23 Tahun 2004, kita telah memiliki empat UU tentang pemerintahan daerah yang berlaku secara nasional dengan berbagai janji pula: otonomi riil, otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata dan bertanggung jawab, dan entah apa lagi.
Meski demikian, nasib rakyat kita di daerah tak pernah berubah, yaitu menjadi korban eksploitasi negara di dalam hampir semua aspek kehidupan. Dalam era Orde Baru Soeharto, eksploitasi itu begitu serius, sehingga di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Riau, Papua, dan Aceh, justru ditemukan kantung-kantung kemiskinan yang memilukan.
Trauma masyarakat daerah terhadap janji palsu otonomi daerah juga sangat bisa dipahami kalau kita mencermati distorsi kebijakan otonomi daerah. Adalah keliru anggapan bahwa kesalahan otonomi daerah di masa lalu hanya terletak pada pelaksanaannya.
Padahal, distorsi terutama terjadi pada paradigma dan cara pandang rezim sebelumnya yang menjadikan kebijakan otonomi daerah sebagai instrumen sentralisasi, eksploitasi, dan penyeragaman atas daerah yang sangat beragam. Distorsi paradigma tak hanya berimplikasi pada ketidak jelasan arah otonomi desentralisasi politik atau hanya desentralisasi administratif, melainkan juga pada ketidak jelasan terminologi otonomi daerah itu sendiri.
Artinya, siapa sesungguhnya yang memiliki otonomi, pemerintah daerah (pemda), daerah dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu, atau rakyat kita di daerah, tidak pernah jelas. Pada tingkat implementasi lebih buruk lagi. Atas nama pembangunan nasional, pemerintah pusat menguras kekayaan daerah tanpa persetujuan rakyat daerah. Pemerintah pusat menempatkan diri seolah-olah sebagai Robin Hood, tetapi berperilaku Malin Kundang, karena merampas kekayaan lokal tanpa pernah mengakui daerah-daerah sebagai “ibu kandung” dan sumber inspirasinya.
Realitas semacam inilah yang kemudian bermuara pada menggumpalnya gunung es kekecewaan rakyat di daerah, sehingga menjadi “bom waktu” yang pada akhirnya mengancam keutuhan bangsa. Akibatnya, meskipun ada kebijakan otonomi daerah, dalam praktiknya kebijakan tersebut justru menciptakan ketergantungan permanen dan hampir mutlak pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat. Hampir semua kewenangan penting yang berhubungan dengan masa depan daerah tetap ditentukan oleh pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi.
Sentralisasi yang dibungkus asas dekonsentrasi terlihat dalam hampir semua sektor kehidupan, sehingga ibarat buah kelapa, pusat menikmati santannya, sementara daerah memperoleh ampasnya. Karena itu, tak mengherankan jika muncul tuntutan “perceraian” dari beberapa daerah.
Dalam paradigma lama, UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang dianggap berbau federal itu masih bernuansa serupa, bahkan cenderung hendak melestarikan paradigma lama tentang otonomi daerah.
Kecenderungan tersebut menurut Syamsuddin Haris tercermin, antara lain, pada pertama, penyeragaman titik berat otonomi pada kabupaten/ kota (dati II) tanpa memperhitungkan kemampuan serta potensi setiap daerah yang berbeda dan amat beragam. Padahal, baik titik berat otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat propinsi masing-masing memiliki kelemahan pada dirinya. Kedua, kenyataan bahwa hanya ada satu UU pemerintahan daerah bagi daerah-daerah yang amat beragam mencerminkan dengan jelas kecenderungan pemerintah pusat untuk “menyederhanakan” persoalan otonomi daerah. Ketiga, masih adanya sejumlah pasal “karet” yang memungkinkan pemerintah pusat mereduksi substansi pemberian otonomi bagi daerah di satu pihak, dan bahkan menganulirnya di pihak lain.
Kecenderungan yang disebut terakhir sudah tampak dari perumusan peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut yang cenderung tidak melibatkan unsur wakil-wakil rakyat daerah. Oleh karena itu, paket UU otonomi daerah yang baru sebenarnya lebih merupakan persepsi dan penafsiran “sepihak” pemerintah pusat mengenai kebijakan otonomi daerah.
Aspirasi, persepsi, dan penafsiran rakyat daerah itu sendiri relatif belum terakomodasi di dalamnya. Akibatnya, paket UU otonomi yang baru seolah-olah menjadi satu-satunya kebenaran mengenai arah otonomi bagi daerah. Lalu, bukankah semua ini merupakan reinkarnasi dari hantu sentralisasi dan penyeragaman ala Orde Baru yang telah menjerumuskan bangsa kita ke dalam perangkap krisis terparah sepanjang sejarah?
Dalam kaitan itu, diperlukan paradigma dan wacana baru mengenai otonomi daerah. Kalau disepakati bahwa tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, arah kebijakan otonomi daerah di masa depan harus berorientasi sekaligus sebagai bagian dari agenda demokratisasi.
Otonomi daerah belum tentu menjanjikan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat daerah apabila agenda demokratisasi diabaikan di dalamnya. Maraknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam beberapa waktu terakhir merupakan bukti mengenai hal itu. Otonomi daerah tanpa dilakukan secara simultan dengan agenda demokratisasi lainnya bisa menjadi perangkap yang bisa menjerumuskan daerah kepada otoritarianisme dan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baru di tingkat lokal.
Paradigma baru otonomi daerah ini bertolak dari asumsi bahwa cita-cita demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa kita tidak semata-mata ditentukan bentuk negara dalam pengertian negara kesatuan dan negara federal. Sistem politik yang menjamin berlakunya mekanisme check and balance, distribusi kekuasaan secara sehat dan fair, adanya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), serta struktur ekonomi yang adil dan berorientasi kerakyatan jauh lebih penting dari “sekadar” bentuk negara.
Krisis multidimensi dan ancaman disintegrasi nasional dewasa ini tidak semata-mata bersumber pada “kesalahan” bentuk negara, tetapi lebih pada format politik sentralistik-otoriter dan struktur ekonomi kapitalistik-eksploitatif yang diwariskan rezim Orde Baru kepada kita. Karena itu, pemberian otonomi bagi daerah tidak bisa dipandang sebagai agenda yang terpisah dari agenda besar demokratisasi kehidupan bangsa.
Konsekuensi logis dari cara pandang di atas menurut Syamsuddin Haris adalah, pertama, otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi-demokratisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa kita. Dalam kaitan ini, otonomi daerah bukan tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali.
Kedua, otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemda, juga bukan otonomi bagi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritori tertentu di tingkat lokal. Kalaupun pada akhirnya implementasi otonomi daerah dilakukan oleh pemda, kewenangan itu diperoleh karena pemda dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah substansi demokrasi dan/atau demokratisasi itu sendiri yang meniscayakan terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat yang mayoritasnya berada di daerah-daerah.
Ketiga, otonomi daerah merupakan hak rakyat daerah yang sudah seharusnya inheren di dalam agenda demokrasi dan/atau demokratisasi. Dengan begitu, otonomi daerah tidak bisa didistorsikan sekadar sebagai persoalan “penyerahan urusan” atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan hanyalah instrumen administratif bagi implementasi hak daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.
Keempat, daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi dari pusat. Hubungan pusat-daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau “kontrak” antara pusat-daerah yang cakupannya didasarkan pada hasil dialog dan musyawarah antar pemerintah pusat dan wakil-wakil rakyat daerah. Urusan daerah di dalam Majelis Utusan Daerah (format baru “Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR” di masa depan) secara terpisah dan/atau bersama-sama dengan DPRD dapat mewakili rakyat daerah dalam dialog dan musyawarah tersebut.
Kelima, mengingat begitu beragamnya potensi dan kemampuan daerah-daerah, otonomi daerah yang bersifat fleksibel atau kondisional perlu diagendakan, sehingga bisa diterapkan di kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/ kota di dalam propinsi yang sama. Ini berarti bahwa perlu dibuka peluang bagi daerah (melalui wakil-wakilnya) untuk memilih dan menentukan, apakah mengambil hak berotonomi pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/ kota dalam propinsi yang sama. Dengan begitu, perdebatan tentang titik berat otonomi daerah menjadi tidak relevan.
Sebagai bagian dari agenda demokratisasi, otonomi daerah paradigma baru mensyaratkan pula perubahan struktur perwakilan politik, berlakunya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hukum, dan rasionalitas birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, otonomi daerah paradigma baru meniscayakan perubahan struktur MPR, sistem pemilu (menjadi distrik), restrukturisasi lembaga peradilan, dan perubahan birokrasi patrimonial yang mengabdi kekuasaan menjadi birokrasi rasional yang melayani kepentingan masyarakat.
Kendati demikian, untuk kebutuhan jangka pendek, apalagi mengingat begitu seriusnya pergolakan di beberapa daerah, paket UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bisa saja tetap diimplementasikan. Akan tetapi, barangkali perlu juga segera diberi catatan, yakni agar implementasi kebijakan tersebut tidak menjadikan paket UU tersebut sebagai satu-satunya “kebenaran” mengenai otonomi daerah.
2. Pemekaran Wilayah Dalam Rangka Otonomi daerah.
Dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, diharapkan bisa membawa dampak signifikan bagi tercapainya tujuan-tujuan negara yang selama ini telah direduksi secara sistimatis dan korporatis oleh pemegang kekuasaan.
Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong lajunya pembangunan di segala sektor untuk menopang semakin meningkatnya perekonomian rakyat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945
Percepatan laju pembangunan tersebut perlu di carikan jalan keluar dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan, sehingga otonomi daerah bukan lagi sebagai momok yang menakutkan, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam.
Percepatan pembangunan di daerah otonom sering di lakukan tanpa konsep pembangunan yang jelas, sehingga dalam rangka pembangunan tersebut banyak tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten kota sebagai aparatur yang mengelola pembangunan di daerahnya. Timbul suatu pertanyaan, dalam rangka percepatan pembangunan tersebut apakah daereh harus melakukan pemekaran-pemekaran wilayah untuk mencapai pemerataan pembangunan tersebut.

a. Pemekaran Wilayah Merupakan Trend Baru.
Dalam rangka otonomi daerah sebagian orang mengangap bahwa pemekaran wilayah merupakan trend baru dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah. Suatu daerah dinilai ketinggalan bila belum mampu memekarkan wilayahnya. Sebab aspirasi masyarakat merupakan sesuatu yang mengawali untuk mengembangkan wilayahnya.
Masyarakat didaerah mempunyai wewenang dalam rangka menyuarakan aspirasinya, dan saat ini suara rakyat memang benar-benar didengar dan lebih berwenang untuk menentukan arah masa depannya. Sangat berbeda pada masa pemerintahan orde baru. Hak-hak rakyat dipasung dalam rangka menyuarakan aspirasinya, sehingga kebebasan dalam menyampaikan pendapat sebagaimana yang dikehendaki masyarakat sangat terbatas.
Kemudian perlu dipertanyakan apakah Trend pemekaran wilayah di daerah sudah mempunyai konsep yang benar-benar untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Dasar 1945.
Cukup banyak dijumpai daerah-daerah di Indonesia secara Sosial ekonomi dan potensi wilayah belum layak untuk dimekarkan, tetapi karena desakan sebagian kecil masyarakat yang mengatas namakan dirinya sebagai putra daerah, walaupun tidak pernah dibesarkan didaerah tersebut dan karena ambisius untuk menduduki suatu jabatan pada daerah tersebut secara sistimatis menyuarakan pemekaran wilayahnya.
Namun apa yang terjadi setelah daerah tersebut dimekarkan, bukannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah menambah panjangnya deretan kemiskinan pada daerah tersebut, dan juga tidak adanya kegiatan pembangunan pada daerah tersebut.

b. Potensi Wilayah Yang Dimekarkan.
Dalam rangka pemekaran wilayah para pemerakarsa harus mempertimbangkan dari potensi wilayah. Pertimbangan tersebut harus dilakukan secara cermat dan terukur, sehingga pemekaran tersebut memang benar-benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pada gilirannya akan mempu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Potensi wilayah merupakan potensi yang dimiliki oleh daerah, baik potensi alamnya, potensi sumber daya manusianya maupun potensi sosial politiknya. Hal ini merupakan modal dasar untuk pengembangan wilayah dan harus ditelaah baik dari segi positifnya maupun dari segi negatifnya apabila di mekarkan baik bagi Kabupaten/Kota Induk maupun Kabupaten/Kota hasil pemekaran.

c. Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
Dampak dari pemekaran wilayah akan terimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena pemekaran wilayah tidak bisa dipaksakan atas kemauan segelintir orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu tanpa memperhitungkan kemampuan daerah tersebut untuk berdiri sendiri.
Sebagai ilustrasi bahwa dengan pemekaran wilayah secara otomatis akan meningkat pula anggaran belanja daerah tersebut untuk membiayai pembangunan, gaji pegawai, gaji anggota dewan dan lain-lain. Sedangkan luas dari wilayah hasil pemekaran tersebut tetap dan pendapatan asli daerah juga akan tetap, sehingga hal ini dapat menyebabkan pembangunan jadi berhenti dan lebih parah lagi akan dapat menyengsarakan rakyat.
Dampak dari itu semua, untuk menjaring dan meningkatkan pendapatan daerah, akan banyak bermunculan perda-perda yang memberatkan masyarakat, dan pada gilirannya berdampak pada masyarakat.
D. Kesimpulan.

Dari uraian diatas bahwa otonomi daerah sejak saat berdirinya negara ini sudah dirumuskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan di Daerah, dan sejak orde reformasi bergulir tuntutan untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah semakin besar maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dapatlah disimpulkan bawa:
1. Bahwa Otonomi yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ini, sehingga disintegrasi bangsa dapat kita hindari dan otonomi tersebut masih tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:
a. Otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi-demokratisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa kita. Dalam kaitan ini, otonomi daerah bukan tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali.
b. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemda, juga bukan otonomi bagi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun pada akhirnya implementasi otonomi daerah dilakukan oleh pemda, kewenangan itu diperoleh karena pemda dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Argumen yang mendasari pemikiran ini adalah substansi demokrasi dan/atau demokratisasi itu sendiri yang meniscayakan terwujudnya cita-cita kedaulatan rakyat yang mayoritasnya berada di daerah-daerah.
c. Otonomi daerah merupakan hak rakyat daerah yang sudah seharusnya interen di dalam agenda demokrasi dan/atau demokratisasi. Dengan begitu, otonomi daerah tidak bisa didistorsikan sekadar sebagai persoalan “penyerahan urusan” atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan hanyalah instrumen administratif bagi implementasi hak daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing.
d. Daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi dari pusat. Hubungan pusat-daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik. Ini berarti bahwa kebijakan otonomi bagi setiap daerah harus dipandang sebagai perjanjian atau “kontrak” antara pusat-daerah yang cakupannya didasarkan pada hasil dialog dan musyawarah antar pemerintah pusat dan wakil-wakil rakyat daerah. Urusan daerah di dalam Majelis Utusan Daerah (format baru “Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR” di masa depan) secara terpisah dan/atau bersama-sama dengan DPRD dapat mewakili rakyat daerah dalam dialog dan musyawarah tersebut.
e. Mengingat begitu beragamnya potensi dan kemampuan daerah-daerah, otonomi daerah yang bersifat fleksibel atau kondisional perlu diagendakan, sehingga bisa diterapkan di kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/ kota di dalam propinsi yang sama. Ini berarti bahwa perlu dibuka peluang bagi daerah (melalui wakil-wakilnya) untuk memilih dan menentukan, apakah mengambil hak berotonomi pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, atau gabungan beberapa kabupaten/ kota dalam propinsi yang sama. Dengan begitu, perdebatan tentang titik berat otonomi daerah menjadi tidak relevan.
2. Dalam rangka pemekaran wilayah harus melihat dari pada potensi daerah yang akan dimekarkan, sehingga pemekaran tersebut benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Konsep pemekaran wilayah harus jelas sehingga arah pembangunan pada daerah pemekaran tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan didalam dalam rangka mencapai sasaran pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: